PUBLIKSULTRA.COM – PALU. Sejak awal didirikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjalankan fungsi dan peranannya sebagai lembaga anti rasuah. Tidak sedikit elit politik hingga kepala daerah dijebloskan kepada sel tahanan.

Namun, seiring berjalannya waktu, KPK terus menerus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Jika tantangan itu berupa sulitnya membongkar aliran dana para elit, mungkin itu hal yang biasa. Tapi tantangan penguatan lembaga tentu tantangan berat. Sebab, KPK selama ini tampil sebagai lembaga independen tanpa pandang bulu memasukkan siapa saja yang salah.

baca juga : KPK Minta Jokowi Tegas Bersikap soal Dewan Pengawas

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tengah, Muhammad Rafiq dalam keterangan persnya, Rabu (11/9). Ia menyatakatan bahwa hari ini, KPK sedang diserang statusnya. Pertama, dalam revisi UU KPK mengatur tentang penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas yang dipilih DPR. Jika ini disahkan, itu artinya KPK akan kehilangan makna lembaga antirasuah yang bersifat independen.

“Pertama, Dalam revisi UU KPK mengatur tentang penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas yang dipilih DPR. Jika ini disahkan, itu artinya KPK akan kehilangan makna lembaga antirasuah yang bersifat independen”, ucapnya

Kedua, Ia menyebutkan bahwa rencana DPR untuk merevisi UU KPK disepakati oleh semua fraksi dalam rapat paripurna Kamis, 5 September lalu yang dihadiri 70 anggota. Jumlah anggota DPR yang hadir jauh dari setengah, bahkan total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Dengan estimasi kehadiran tersebut, terkesan ada itikad buruk dari para wakil rakyat untuk melemahkan KPK. Maksud dan tujuannya, kemungkinan besar menjadi KPK sebagai lembaga boneka.

“Kedua, Rencana DPR untuk merevisi UU KPK disepakati oleh semua fraksi dalam rapat paripurna Kamis, 5 September lalu yang dihadiri 70 anggota. Jumlah anggota DPR yang hadir jauh dari setengah, bahkan total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Dengan estimasi kehadiran tersebut, terkesan ada itikad buruk dari para wakil rakyat untuk melemahkan KPK. Maksud dan tujuannya, kemungkinan besar menjadi KPK sebagai lembaga boneka”, Terangnya

Terakhir, ia menegaskan bahwa makna independensi KPK lebih dalam dimaknai untuk menyapu bersih para koruptor di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hasilnya, sekitar 29 kepala daerah serta ratusan anggota legislatif terpaksa menikmati indahnya sel tahanan.

“Terakhir, independensi KPK harus lebih dalam dimaknai untuk menyapu bersih para koruptor di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hasilnya, sekitar 29 kepala daerah serta ratusan anggota legislatif terpaksa menikmati indahnya sel tahanan”, Tegasnya

Ia menekankan Jika tiga poin itu benar-benar diwujudkan, berarti sudah benar ada politisasi KPK. Revisi UU KPK dimungkinkan hanya akan membatasi ruang gerak KPK. Bahkan, dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih melalui DPR, makin meyakinkan akal sehat kita bahwa benar DPR ingin mengunci gerak KPK terbatas dalam mendeteksi par elit yang korupsi.

baca juga : Sikap Jokowi Soal Revisi UU KPK Dinilai Tak Jelas

Bahkan menurutnya, bisa jadi, proyek revisi UU KPK adalah proyek salah satu oknum yang tersandung kasus korupsi luar biasa.

“Jika benar, maka Revisi UU KPK dimungkinkan hanya akan membatasi ruang gerak KPK. Bahkan, dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih melalui DPR, makin meyakinkan akal sehat kita bahwa benar DPR ingin mengunci gerak KPK terbatas dalam mendeteksi par elit yang korupsi. Dengan demikian, saya meminta kepada elit politik stop politisasi KPK. Seluruh masyarakat Indonesia sangat bergantung pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK. Jika dilemahkan, saya tidak membayangkan bagaimna masa depan Indonesia”, Tutupnya

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Berita

Baca Juga

Udara Level Berbahaya Sambut Kunjungan Jokowi di Riau

PEKANBARU, PUBLIKSULTRA.COM – Kabut asap di Kota Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan laha…