Sulharjan

Publiksultra.com – Bombana. Seleksi perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana diduga diwarnai aksi minta mahar oleh oknum Komisioner KPU.

Hal tersebut disampaikan oleh Sulharjan melalui via pesan singkat whatsApp kepada media Publiksultra.com, selasa (6/3). Dirinya mengatakan ada permintaan mahar kepada para peserta seleksi PPK dan PPS yang dilakukan oleh salah seorang oknum komisioner KPU bombana sebagai jaminan untuk diluluskan.

“Perekrutan PPK dan PPS sudah tidak lagi independen dalam perekrutannya, ini dikarenakan ada beberapa oknum komisioner di lingkup KPU yang menjadikan monentum ini sebagai ajang untuk memperkaya diri. Apa gunanya kpu berkampanye tentang money politik, ketika di dalam perekrutan PPK dan PPS juga terindikasi ada sistem bayaran untuk di luluskan sebagai anggota ppk dan pps”. Katanya

baca juga : KPU SULTRA Resmi Tutup Pendaftaran Bakal Calon Pilkada 2018

Lebih lanjut Sekretaris Umum HMI Cabang Kendari mengungkapkan bahwa ada tarif yang diberlakukan oleh oknum KPU Bombana pada tahapan seleksi PPK dan PPS dibeberapa kecamatan, tak tanggung-tanggung Nilainya hingga jutaan rupiah.

“Contohnya saja di di beberapa kecamatan ada tarif yang di pasang sampai dengan jutaan rupiah perorang yang lulus”. Ungkapnya

Dirinya menyayangkan peristiwa tersebut terjadi pada institusi penyelenggara pemilu dikabupaten bombana, yang diyakini sebagai lembaga yang menunjung tinggi integritas dalam tugas-tuga kepemiluan.

“Ketika ini yang menjadi acuan sebagai syarat lulus menjadi salah satu bagian penyelenggaraan pemilu yang akan datang, maka jangan harap penyelenggara ini akan bekerja dengan hasil yang memuaskan karena mereka tidak lulus karena kualitas tetapi mereka lulus karena persoalan mani yang tentunya sedikit merusak demokrasi kita”. Cetusnya tanpa mau menyebutkan nama oknum komisioner KPU tersebut.

Mahasiswa asal bombana ini menegaskan akan melaporkan persoalan tesebut kepada Bawaslu Provinsi Sultra, KPU RI dan DKPP untuk menindak komisioner KPU Bombana yang terbukti meminta mahar untuk diluluskan saat seleksi perekrutan PPK dan PPS .

“Kami akan laporkan hal ini kepada Bawaslu Sultra, KPU RI dan DKPP, agar oknum komisioner KPU bombana tersebut dipecat dan tidak mencederai penyelenggara pemilu”. Tutupnya (MIP)

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Berita

Baca Juga

PSHI desak KPK Buktikan Keterlibatan Mekeng Dalam Kasus PLTU Riau

PUBLIKSULTRA.COM – JAKARTA. Perkumpulan Sarjana Hukum Independen (PSHI) mendesak KPK…