PUBLIKSULTRA.COM – KENDARI. Dalam perayaan HUT RI ke 74 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau berpartisipasi dalam gerak jalan Indah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Baubau guna memperingati hari Kemerdekaan Indonesia dan bentuk sikap Nasionalismenya. Namun sayangnya diakhir penampilan mereka ada tindakan refresif dari Oknum Pol PP kota baubau hingga mengakibatkan beberapa orang kader HMI Cabang Baubau mengalami pemukulan.

baca juga : Insiden Pemukulan Kader HMI Baubau, Ardin Minta Walikota Baubau Copot Kasatpol PP

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tenggara, Andi Baso Amirul Haq melalui Rilisnya (Jum’at/16/8), mengatakan tindakan refresif dari Oknum Pol PP adalah bentuk Paradoks pemerintah dalam melihat fenomena demonstrasi, padahal yang dilakukan oleh kader HMI Cabang Baubau adalah bentuk reaksi dari perilaku yang dilakukan oleh oknum Pol PP yang mengambil pamflet-pamflet pada saat hendak melakukan variasi barisan

“Saya melihat tindakan refresif dari Oknum Pol PP adalah bentuk Paradoks pemerintah dalam melihat fenomena demonstrasi, padahal yang dilakukan oleh saudara-saudara HMI Cabang Baubau adalah bentuk reaksi dari perilaku yang dilakukan oleh oknum Pol PP yang mengambil pamflet-pamflet pada saat hendak melakukan variasi barisan.” Tandasnya

Ia mengingatkan Satpol PP terikat Standar operasional Satpol PP juga telah mengatur dalam ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Sudah jelas bahwa Satuan Pol PP untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten kota”, Ucapnya

Lebih lanjut Abbas (sapaan akrabnya) mengatakan bahwa seharusnya aparat Satpol PP yang bertugas tidak memiliki kewenangan untuk memukul, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara. Untuk itu pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum Pol PP.

baca juga : HMI Tembilahan Minta Pemprov Riau Segera Atasi Masalah Karhutla

“Mereka yang bertugas tidak memiliki kewenangan untuk memukul, sebab itu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara. Untuk itu kami sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum Pol PP, tidak ada tawar menawar untuk itu proses hukum akan tetap dilakukan dan kami meminta kepada Walikota Baubau agar mencopot Kasat Pol PP Kota Baubau”, Tutupnya

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Berita

Baca Juga

Udara Level Berbahaya Sambut Kunjungan Jokowi di Riau

PEKANBARU, PUBLIKSULTRA.COM – Kabut asap di Kota Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan laha…