Jakarta – Komisi III DPR RI dan pemerintah sudah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP untuk dibawa ke rapat paripurna agar disahkan menjadi UU. Hal ini pun seolah menjadi pertanda akhir perjalanan 50 tahun perdebatan tentang RUU KUHP.

Proses perdebatan panjang RUU KUHP selama 50 tahun ini disebutkan oleh Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan. Dia pun berharap RUU KUHP bisa disahkan DPR RI sebelum pergantian masa jabatan legislator 2014-2019 ke periode selanjutnya.

baca juga : Imam Nahrawi Serahkan Nasib Jabatan Menpora ke Jokowi

“Kalau ditunda dilemanya nanti DPR yang akan datang mengulang lagi dari awal, dan belum tentu akan jadi disahkan,” kata Luhut MP Pangaribuan di Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Rabu (4/9/2019).

Konsep KUHP itu sudah dibuat sejak 50 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum juga menjadi perundang-undangan. KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda atau nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang berlaku berdasarkan Staatsblad 1915:732.

Sepanjang perdebatan RUU KUHP, setidaknya sudah ada 13 kali pergantian menteri. Tim penyusun yang pernah terlibat menyusun RKUHP, sekitar 17 orang telah wafat, 7 di antaranya Guru Besar Universitas Diponegoro (alm) Prof Soedarto, Guru Besar UGM (alm) Prof Roeslan Saleh dan Menteri Kehakiman Prof Moeljanto dan (alm) Prof Satochid Kartanegara.

Perjalanan Indonesia untuk memiliki KUHP sendiri dimulai setidaknya sejak 1963. Berikut perjalanannya:

1963
Digelar Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas RUU KUHP. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.

1976
Digelar Seminar Kriminologi Ketiga, menyatakan tujuan nasional (national goals) merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia.

1980
Hasil Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Menyatakn sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

1991
Menteri Kehakiman Ismail Saleh membentuk tim dan menyusun ulang RUU KUHP-KUHAP. Para ahli melakukan studi banding ke berbagai negara.

1993
JE Sahetapy dkk studi banding ke Belanda, tempat asal mula KUHP. Dibuatlah RUU-KUHP versi 1993.

2003
Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra kembali mengusulkan percepatan pengesahan RUU KUHP.

2013
15 anggota DPR berkunjung ke Belanda dan Inggris selama sepekan studi banding RUU KUHP.

2015
Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) pada 5 Juni 2015 mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP, yang terdiri dari Buku I dan Buku II dengan jumlah 786 pasal. Sembilan anggota Komisi III DPR melakukan studi banding ke Inggris terkait RUU KUHP.

2016
Panja DPR dan pemerintah telah merampungkan Buku I RKUHP meski ada beberapa pasal pending pembahasannya.

2019
Komisi III DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum HAM akhirnya mencapai kata sepakat terkait RUU KUHP. Seluruh anggota Komisi III yang hadir dalam rapat menyatakan sepakat.

“Baik bapak, ibu sekalian, telah kita tanda tangani bersama dan pandangan fraksi pun telah menyatakan setuju, izinkan saya untuk memberi pengesahan dengan ketok (palu) di dalam rapat tingkat I dalam rapat Komisi III. Bisa disepakati? Pak Menteri sepakat?” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Meskipun disepakati, terdapat sejumlah fraksi yang memberikan catatan, salah satunya Fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra menyoroti soal hubungan seksual di luar perkawinan.

Menurut Gerindra, maraknya hubungan seks di luar perkawinan dalam berimbas buruk bagi kehidupan bernegara. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar ada pemberatan hukuman bagi para pelaku kumpul kebo.

baca juga : KPK: Penyidikan Menpora Digelar Sebelum Revisi UU KPK Diketok

“Oleh karena itu Fraksi Partai Gerindra DPR meminta pemberatan atas sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo menjadi satu tahun pidana penjara. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Fraksi Gerindra DPR menerima RKUHP dengan catatan sebagaimana pandangan atas pemberatan hukum pidana tersebut di atas,” juru bicara Fraksi Gerindra Komisi III Faisal Muharam dalam rapat.

Pengambil keputusan tingkat I ini ditandai dengan penyerahan berkas RUU antara Menkum HAM dengan pimpinan Komisi III DPR. Pengesahan akan dilakukan dalam pengambil keputusan tingkat II di sidang paripurna terdekat.

sumber : detik.com

Load More Related Articles
Load More By farid fadly
Load More In Berita

Baca Juga

Anak Paddare’ Minta Restu ke Tokoh Nasional Muchlis Patahna

Hari ini, (27 September 2019), bertempat di salah satu gedung di Kuningan, Jakarta. Irwans…