Indonesia Raya, Merdeka! Merdeka!Wage Rudolf Soepratman

Kata yang akrab ditelinga mulai dari lantunan lagu wajib saat upacara bendera, pidato-pidato kemerdekaan, salam pembuka siaran televisi (apapun programnya), bahkan dalam tulisan tulisan seperti ini akan menyemarakkan perayaan kemerdekaan. Setiap tahun angka berganti, siapa memaknai esensi maka akan menemui kesadaran, bahwa kita sebenarnya tidak kemana-mana. Menginjak usia 74 tahun bagsa Indonesia tentu merupakan usia yang belum cukup matang bagi suatu negara, karenanya kenyataan bahwa ini bukan saat untuk mendulang kenikmatan, melainkan melanjutkan perjuangan adalah hal yang harus diterima.

baca juga : Sekum Badko HMI Sultra; Tiada Ampun Untuk Pelaku Pemukulan Kader HMI Baubau

Sama seperti hari kemerdekaan ditahun-tahun sebelumnya, hampir seluruh sekolahan dan instansi pemerintaan akan memulainya dengan upacara di lapangan atau di muka kantor, sedang penduduk sipil memasang bendera merah putih didepan rumahnya tanpa khawatir akan dipersekusi bangsa lain sebagaimana jaman penjajahan dahulu. Betapa bendera merah putih yang tergantung pada tiang-tiang hari ini adalah simbol yang membuat banyak bangsa perampok murka ketika dikibarkan ditanah bumi pertiwi berapa puluh tahun yang silam. Secara historis kemerdekaan dimaknai dengan lepasnya suatu negara dari penjajahan bangsa asing sehingga suatu bangsa dapat mentukan sendiri nasibnya.

Sejarah terulang meminjam istilah budayawan Sudjowo Tedjo bahwa “tidak ada yang baru dibawah sinar matahari” begitupun dengan kosep penjajahan, marginalisasi dan ekslusi yang dulu dilakukan bangsa asing hanya berganti aktor, kini dilakukan oleh sebangsa sendiri “londo ireng”, bukan kepada kelompok besar melainkan pada kelompok-kelompok minoritas dan marginal, celakanya salah satu kelompok tersebut adalah perempuan.

Permasalahan dalam aspek kesempatan, akses dan subordinasi dalam tubuh perempuan seperti belegu yang entah kapan terputus mata rantainya, belum lagi keterkaitan pada hubungan kekuasaan dominan yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal-hal tersebutlah yang tidak memberikan pilihan lain bagi perempuan selain mengambil jalan perjuangan seumur hidup, jalan perjuangan untuk meraih kemerdekaan atas tubuhnya sendiri secara bersama-sama.

Nyai Ontosoroh Simbol Perlawanan

Saat mendekam di Pulau Buru pada 1969-1970 Pramoedya yang merupakan tahanan politik (tapol) meihat sekawanannya yang ada di sana mulai merasa tidak ada harapan untuk menjalani masa yang akan datang. Dari situ, Pram kemudian membuat cerita secara lisan tentang seorang wanita desa yang tidak punya apa-apa, tidak punya kebiasaan apa-apa menjadi sosok wanita yang kuat dan revolusioner.

Pada zaman kolonial Hindia Belanda “Nyai” merupakan perempuan yang tidak memiliki norma kesusilaan karena statusnya sebagai istri simpanan. Memiliki status sebagai nyai membuatnya menderita karena tidak mempunyai hak asasi manusia yang sepantasnya. Meski seorang nyai melahirkan anak dari seorang Eropa, pemerintah Belanda tidak pernah menganggap perkawinan itu sah. Pemerintah Hindia Belanda hanya mengakui anak yang lahir tapi tidak perempuan yang menjadi gundik.

Nyai Ontosoroh adalah figur yang mempunyai pendirian kuat, ulet dan pantang menyerah dalam berjuang, rasional dan mempunyai visi kebangsaan. Nyai Ontosoroh adalah simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, terhadap harga diri sebuah bangsa. Yang cukup menonjol pada naskah Nyai Ontosoroh adalah proses pembangunan karakter berdaulat yang mampu menghadapi dan melawan kekuasaan dengan tanpa mencabik-cabik integritas perorangan maupun kelas. Apalagi proses pembangunan karakter tersebut dikenakan pada konteks sejarah penjajahan, yang masih relevan dalam kajian sosial-budaya masa kini sekalipun.

Perempuan Dalam Cengkraman Penjajahan

“Salah seorang di antara mereka menceritakan pada Makhudum Sati bahwa lepas 1,5 mil dari pelabuhan, para perwira Jepang serentak melakukan serbuan terhadap para perawan itu, memperkosa dan menghancurkan idealisme menjadi pemimpin di kemudian hari. Mereka berlarian di geladak kapal, mencoba menyelamatkan tubuh dan kehormatan masing-masing. Tak seorang pun dapat lepas dari terkaman (PRDCM/3/hlm5).

Terdapat suatu bentuk pelecehan seksual dan perlakuan penuh kekerasan, digambarkan dengan seksama bagaimana bangsa penjajah melakukan penindasan fisik kepada para perempuan sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan tubuh dan kehormatan masing-masing.

Proses saling tidas adalah konsep yang diwariskan oleh penjajah yang dikarenakan sikap dominasi dan superior mereka lantas mengakibatkan suatu bentuk perbuatan atau perlakuan yang dilakukan untuk menguasai pihak yang didominasi dengan berbagai macam cara. Dalam hal ini dominasi cenderung banyak dilakukan dengan tindakan fisik. Pemerintahan Dai Nippon misalnya pada zaman Penjajahan Jepang menerapkan dominasi ini dengan kekuasaannya terhadap bangsa Indonesia, bangsa terjajah. Mereka banyak menerapkan kebijakan yang membuat pribumi merasakan dampaknya.

Perkosaan yang digambarkan mendiang Pramoedya dalam novelnya Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer : Catatan Pulau Buru adalah mimpi buruk yang belum juga berkesudahan bahkan sampai saat Indonesia merayakan hari jadinya yang ke 74 Tahun hari ini. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di isntansi intansi terkait meningkat kurang lebih 15% setiap tahunnya.

Nyanyian Sunyi Kelompok Perempuan yang Dibisukan

Ketidak merdekaan yang dialamai perempuan justru tak jarang dijumpai pada tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman yakni rumah, namun kenyataan tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang dibayangkan. Kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga, masih merupakan kasus yang dominan. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), dan Incest adalah problemmatika yang terus bergulir bak bola api.

Bukan hanya dalam rumah, tempat-tempat publik pun tak jarang menjadi tempat yang terindikasi mengancam keberadaan perempuan, kekerasan di ranah publik (di tempat kerja, institusi pendidikan, transportasi umum, lingkungan tempat tinggal, dll dan korban tidak memiliki relasi perkawinan, kekerabatan atau relasi intim lainnya dengan pelaku), masih didominasi oleh kekerasan seksual.

baca juga : Jelang HUT RI Ke-74, KOHATI PB HMI Gelar Dialog Peran Perempuan & Kekerasan Anak

“Kalian para perawan remaja, telah aku susun surat ini untuk kalian, bukan saja agar kalian tahu tentang nasib buruk yang bisa menimpa gadis seumur kalian, juga agar kalian punya perhatian terhadap sejenis kalian yang mengalami kemallangan itu” (PRDCM/3/hlm15)
Kalimat Pram tersebut adalah wasiat yang disampaikan untuk generasi berikutnya, bahwa kemerdekaan atas perempuan adalah tanggung jawab bersama karena ketika penjajahan berlanjut maka harus demikian pula dengan berjuangan.

Selamat hari Kemerdekaan Indonesia, mari Nona rebut kembali !

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Artikel

Baca Juga

Udara Level Berbahaya Sambut Kunjungan Jokowi di Riau

PEKANBARU, PUBLIKSULTRA.COM – Kabut asap di Kota Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan laha…