Muhamad Ikram Pelesa, Ketua Umum IMIK Jakarta

PUBLIKSULTRA.COM – JAKARTA. Kasus Dugaan Desa Fiktif Kabupaten Konawe telah memasuki babak baru, Kepolisian Daerah sulawesi tenggara saat ini tinggal menunggu hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sulawesi Tenggara untuk menetapkan besaran kerugian negara dan siapa saja yang terjerat dalam kasus dengan kerugian negara puluhan miliyar rupiah.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Brigadir Jenderal (Pol). Iriyanto, S.IK, kepada awak media, Senin (16/9). Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sulawesi Tenggara untuk menetapkan besaran kerugian negara dan siapa saja yang terjerat dalam kasus dengan kerugian negara puluhan miliyar rupiah.

“Saat ini kita menunggu hasil audit BPKP yang selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan adanya tersangka dalam kasus ini”, Katanya

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta, Muhamad Ikram Pelesa melalui rilisnya, senin (16/9). Ia mengatakan bahwa Polda Sultra harus bisa melibatkan diri dalam audit besaran jumlah kerugian dan pada kasus tersebut, jika tidak. Ia meyakini bahwa BPKP Sultra berpotensi bisa main mata dengan pihak yang terlibat, mengingat bahwa Konawe masih sempat mendapatkan penghargaan Opini WTP 3 kali berturut-turut dari BPKP Sultra, ditengah kasus korupsi yang menggerogoti daerah tersebut.

“Polda Sultra harus bisa melibatkan diri dalam audit besaran jumlah kerugian dan pada kasus tersebut, jika tidak. BPKP Sultra berpotensi bisa main mata dengan pihak yang terlibat, mengingat bahwa Konawe masih sempat mendapatkan penghargaan Opini WTP 3 kali berturut-turut dari BPKP Sultra, ditengah kasus korupsi yang menggerogoti daerah kita”, Ucapnya

Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI ini juga mengingatkan BPKP Sultra untuk bekerja profesional, sebab kasus desa fiktif yang diduga banyak melibatkan pejabat tinggi dikabupaten Konawe itu tengah dalam pengawalan dan pengawasan pihaknya dan seluruh masyarakat konawe.

“Saya ingatkan, BPKP Sultra untuk bekerja profesional, kasus desa fiktif yang diduga banyak melibatkan pejabat tinggi dikabupaten Konawe ini tengah dalam pengawalan dan pengawasan kami dan seluruh masyarakat konawe” Tegas Mantan Ketua IPPMIK Kendari

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Berita

Baca Juga

PSHI desak KPK Buktikan Keterlibatan Mekeng Dalam Kasus PLTU Riau

PUBLIKSULTRA.COM – JAKARTA. Perkumpulan Sarjana Hukum Independen (PSHI) mendesak KPK…