Masa Aksi saat menduduki Kantor DPRD Kabupaten Bone, Selasa 24 September 2019.

PUBLIKSULTRA.COM – WATAMPONE, Ratusan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Bone malakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Bone. Adapun aspirasi yang di bawa oleh aliansi Mahasiswa tersebut terkait dengan menolak Revisi RUU KPK dan KUHP.

Namun, sangat disayangkan karena kehadiran mahasiswa di Gedung DPRD Kabupaten Bone tidak mendapat respon positif dari Anggota DPRD, terlebih respon dari Ketua DPRD sementara Kabupaten Bone Andi Akbar Yahya.

Lambatnya Respon dari Ketua DPRD Kabupaten Bone sementara ini, akhirnya berujung kepada aksi pembakaran yang dilakukan oleh massa di Gedung DPRD Kabupaten Bone.

Menyikapi hal tersebut, Andi Ridho Utama Ahmad yang juga Wakil Bendahara Umum PB HMI melalui rilis yang diterima awak media, (Rabu, 25/9). Mengatakan bahwa, apa yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Bone merupakan wujud luapan emosi demonstran yang tidak mendapat respon dari anggota DPRD dan terlebih selaku Pimpinan DPRD sudah seharusnya berada bersama para demonstran.

“Mereka hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang sudah seharusnya diterima dengan baik, sehingga sebagai wakil rakyat itu sudah menjadi tugas utama anggota DPRD untuk menerima aspirasi masyarakat yang kebetulan disuarakan para pemuda dan mahasiswa”, ujarnya

Lanjut Pria yang akrab disapa Ridho, mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Bone terkait Pembakaran merupakan kali pertama dan merupakan bukti lemahnya kepemimpinan Bapak Andi Akbar Yahya selaku ketua DPRD Kabupaten Bone sementara.

“Pembakaran yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Bone saya menganggap sebagai akumulasi dari kekecewaan demonstran selama ini”, Ungkapnya

Maka dari itu, perlunya evaluasi dan penyegaran kepemimpinan dalam internal DPRD Kabupaten Bone, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

“Apa yang terjadi hari ini harus menjadi bahan evaluasi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bone terkhusus pada struktur kepemimpinannya yang saya rasa butuh penyegaran”, Tutupnya

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Berita

Baca Juga

PSHI desak KPK Buktikan Keterlibatan Mekeng Dalam Kasus PLTU Riau

PUBLIKSULTRA.COM – JAKARTA. Perkumpulan Sarjana Hukum Independen (PSHI) mendesak KPK…