Aswan Makaruru, SH dan Bukti Laporannya Kepada Panwaslu Konsel

Publiksultra.com – Konawe Selatan. Untuk kesekian kalinya lembaga penyelenggara pemilu (KPU) harus tercoreng akibat ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sebab kuat dugaan adanya pungli dan aturan yang dilanggar saat perekrutan badan adhock PPK maupun PPS.

Hal tersebut dibuktikan dengan laporan aduan masyarakat yang dilayangkan oleh Aswan Makaruru, SH kepada Panitia Pengawas Pemulu (PANWASLU) Kabupaten Konawe selatan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPU Konsel dalam perekrutan PPK dan PPS tidak sesuai aturan main / SOP (Standar Operasional Prosedur) selain itu ada dugaan pungli kepada setiap peserta seleksi badan adhock PPK dan PPS Se-Kabupaten Konsel.

baca juga : Seleksi PPK dan PPS, Oknum Komisioner KPU Bombana Di Duga Minta Mahar

“Dugaan pungutan liar sebesar 1 juta/PPS yg di lakukan secara pasif dan masif dibuktikan dengan adanya percakapan di grup WA PPS sekecamatan Moramo yang membahas tentang setoran agar di berikan kepada PPK untuk di serahkan ke KPU guna melancarkan kelolosan mereka dalam evaluasi serta tidak di bayarkanya uang transpor pencoklikan PPDP sebesar RP. 250 ribu oleh PPK konsel”. Beber melalui pesan sigkat via whatsApp, (6/3).

Ia juga menyebutkan bahwa KPU Konsel telah meloloskan salah seorang pengurus partai sebagai anggota badan Ad Hock PPK maupun PPS

“Adanya pengurus partai yang terdaftar disipol lolos menjadi badan ed-hok tingkat desa/PPS Atas Nama ULDIN (Ketua PPS desa Benua Utama Kecamatan Benua. Ada juga pengurus kesatuan perempuan Partai Golkar (KPPG) konsel yg menjadi badan ed-hok tingkat kecamatan PPK Benua Atasnama Ika Merdeka Wati juga kuat dugaan sebagai stap ahli ketu DPRD Konawe selatan yg di usung melalui praksi partai golkar” Pungkasnya.

Lebih lanjut ia membeberkan bahwa adanya tenaga pendamping program kementerian (PKH) yang turut diloloskan sebagai penyelenggara pemilu tingkat PPK dan PPS. Padahal kementerian sosial telah menegaskan agar pendamping keluarga harapan tidak di perbolehkan rangkap Pekerjaan berdasarkan peraturan kementrian sosial RI No. 249/ LJS. JS/BLTB/07/2014

“Parahnya ada pendamping PKH yg lolos sebagai PPK pulgub kecamatan Benua atas Nama Arianto,padahal jelas aturan kementrian tidak boleh rangkap pekerjaan pada institusi lainnya”. Cetusnya

Dalam laporannya, aswan mendesak kepada Ketua Panwas Konsel agar segera melakukan pemeriksaan dan merekomondasikan kepada DKPP temuan tersebut. Ia juga meminta ketua panwas konawe selatan agar segera merekomondasikan Ketua KPU konsel agar melakukan pemecatan kepada oknum terkait.

“Persoalan tersebut harus segera disikapi oleh panwas konawe selatan berdasarkan tuntutan kami, jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam laporan kami tidak segera di indahkan maka kami akan melakukan aksi di kantor panwas konawe selatan”. Tutupnya (MIP)

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Berita

Baca Juga

PSHI desak KPK Buktikan Keterlibatan Mekeng Dalam Kasus PLTU Riau

PUBLIKSULTRA.COM – JAKARTA. Perkumpulan Sarjana Hukum Independen (PSHI) mendesak KPK…