Oleh : La Ode Daniel, SE (Dewan Pimbina Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia, YPKKM)

Sebagai mahluk sosial, manusia memerlukan sebuah interaksi dengan sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun ada kalanya di hiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam “suatu permasalahan” di perlukan adanya institusi yang menjadi “pemutus konflik” tersebut. Dalam kehidupan bernagara, institusi ini menjelma dalam bentuk lembaga-lembaga peradilan.

Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) menuturkan terkait gugatan bantuan bagi pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang bergulir sejak tahun 2005, bahwa yang menjadi dasar gugatan tuntutan ganti rugi masyarakat pengungsi pada rel institusi peradilan adalah sebagai alat pemutus konflik sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkama Agung tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok.

Ada 3 kelompok yang menaungi jumlah korban ganti rugi yakni : Kelompok I dengan jumlah 91.193 KK yang beralamat di maluku, Kelompok II dengan jumlah 68.724 KK yang beralamatkan di Sulawesi tenggara, Kelompok III dengan jumlah 53.300 KK yang beralamatkan di maluku utara. Perjuangan ini tentunya tidak semudah membuat status di Medsos, ada beberapa faktor yang membuat perjuangan pencari keadilan ini menjadi jalan di tempat.

Pertama, tahun 2005 adanya surat edaran dari mentri sosial tentang pengakhiran dana bantuan bagi para pengungsi Maluku yang di tembuskan pada tiga propinsi di atas, surat edaran Mentri Sosial itulah yang di jadikan kiblat bagi semua lembaga-lembaga penggiat bantuan buar masyarakat pengungsi Maluku dan Maluku Utara, utama di Sulawesi Tenggara yang mencapai sekitar 12 lebih lembaga yang mengaku memperjuangkan hal yang sama.

Kedua, tentang geografis ketiga Propinsi ini tentunya tidak mudah untuk sampai kesemua pelosok-pelosok, bisa di bayangkan betapa rumitnya perjuangan itu harus menyeberangi desa ke desayang di pisahkan oleh lautan. Namun karena niat mencari keadilan ini percaya kepada institusi peradilan denga pondasi adanya bantuan buat para pengungsi maluku, Maluku Utara oleh pemerintah saat itu dengan di keluarkannya Intruksi Presiden (INPRES) No 6 Tahun 2003 untuk mempercepat pemulihan daerah pasca konflik, serta penganggaran APBN tahun anggaran 2005-2006 yang tidak tersalurkan secara utuh sebesar 4.629.000.000 atau 4,6 Triliun Rupiah.

baca juga : BPBD Baubau Dibantu TNI Terus Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana Di Sulteng

Ketiga, adalah bermunculnya lembaga-lembaga lain yang mempulerkan diri pada tahun 2010, atau 5 tahun setelah perjuangan YPKKM di suarakan. Sebab dasar gugatan itu menurut lembaga-lembaga lain itu benar, hanya selama ini terpenjara dalam surat edaran Mentri Sosial tentang pengakhiran dana bantuan Maluku yang membuat mereka tertinggal melangkah dalam perjuangan ini. Masalah ketiga inilah yang menurut kami sebagai ladang olahan yang membuat masyarakat penerima bantuan pengungsi tersebut kewalahan dan menjadi tidak lagi berselera dan bahkan sudah sampai pada puncaknya tidak lagi mempercayai perjuangan ini. Bahkan DPRD Propinsi Sultra juga sudah membuat pansus yang merespon baik aksi unjuk rasa salah satu lembaga yang ada, dan sudah sampai bertemu dengan komisi 2 DPR RI dengan hasil positif.

Tentunya bagi YPKKM dan Lembaga bantuan hukum Kepton menilai itu bukan hal baru dan mengejutkan. Sebab jauh sebelum langkah yang di inisiasi oleh DPRD Propinsi Sultra sebelumnya telah dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Kepton yang di pimpin oleh La Ode Zulfikar SH MH dan La Ode Darmawan SH melakukan langkah taktis serupa dan sebangun yakni giat official administrasi dengan DPR RI (dengan maksud mediasi penyelesaian atas kemenangan YPKKM agar pemerintah mencabut bandingnya) dan hasilnya adalah untuk penanganan eks pengungsi Maluku Maluku Utara itu menunggu putusan Banding dari pemerintah dan lebih condong keranah hukum sebab pemerintah telah kalah dalam persidangan di pengadilan negeri niaga dan ham Jakpus pada hari rabu tanggal 18 Desember 2012, sehingga DPR RI mengarahkan agar tetap pada jalur hukum. Sekitar hampir dua tahun lamanya keluarlah putusan banding dan tetap memenangkan LBH Kepton. Tersisa satu upaya Hukum Pemerintahpun pada akhirnya mengeluarkan kasasi di Mahkama Agung dan hasilnya masih sama LBH Kepton tetap keluarka sebagai pemenang dengan kembali kepada putusan di pengadilan negeri Jakpus.

Sesuai dengan mekansme yang ada maka Kuasa Hukum pengungsi 3 Provinsi LBH Kepton La Ode Zulfikar SH MH di dampingi La Ode darmawan SH melakukan permohonan eksekusi anggaran terhadap Putusan Mahkama Agung dengan nomor Surat 56/Eks/Lbh-Kepton/II/2018 tanggal 31 Juni 2018 telah membuahkan hasil pada tanggal 2 Oktober 2018 terbitlah surat permohonan eksekusi yang selama ini di perjuangakan dan di nantikan. Dalam putusan itu agar terhitung 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran (oleh ketua pengadilan Jakpus) yang di berikan agar memenuhi kewajibannya kepada pemohon eksekusi (LBH Kepton) sebagaimana bunyinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 No : 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No : 116/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan kasasi Mahkama Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 No: 1950 K/Pdt/2016. Menimbang bahwa setelah di teliti dalam register kepaniteraan perdata yang khusus di peruntukkan untuk itu, terhadap Putusan Kasasi Mahkama Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 No : 1950 K/Pdt/2016 tersebut para pihak tidak lagi mengajukan upaya peninjauan kembali (PK).

Oleh sebab itu kami harapkan agar berhentilah berpolemik bagi yang awam hukum agar dana ini bisa di realisasikan secepatnya. Sebab pada tanggal 27 November 2018 para termohon eksekusi agar datang menghadap (Ketua Pengadilan Jakarta Pusat ) jalan bungsur besar raya No 24, 26 dan 28 kemyoran Jakarta Pusat pada hari selasa, jam 10 pagi WIB. Oleh sebab itu marilah kita bersama duduk tanpa melihat dari lembaga mana kita berada dan mengakhiri dinamika perlombaan kita yang pada lintasan tapi satu tujuan walaupun pada akhirnya YPKKM dan LBH Keptonlah yang sampai di garis finis. Tentunya mulai detik ini bagi warga pengungsi harus pro aktif memastikan dirinya terdaftar dalam putusan jika tidak maka akan di nytakan keluar dalam putusan sebagaimana putusan pengadilan. Pro aktif masyarakat di harapkan agar kekantor LBH Kepton demi niat yang sama.

Penulis : La Ode Daniel, SE (Dewan Pimbina Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia, YPKKM)

Load More Related Articles
Load More By publiksultra
Load More In Artikel

Baca Juga

Udara Level Berbahaya Sambut Kunjungan Jokowi di Riau

PEKANBARU, PUBLIKSULTRA.COM – Kabut asap di Kota Pekanbaru akibat kebakaran hutan dan laha…